BAPPEDA Kabupaten Tanah Laut

Selasa, 20 Desember 2011 Empat Titik Rawan Seperti Mesuji Warga Tolak Kelapa Sawit di Kalsel BANJARMASIN – Kekerasan akibat konflik lahan perkebunan kelapa sawit antara aparat keamanan dengan masyarakat di Mesuji ternyata berpotensi terjadi di Kalsel. Walhi Kalsel menyebut potensi kisruh akibat perkebunan kelapa sawit setidaknya ada di empat kabupaten.Manajer Kampanye Walhi Kalsel Dwitho Frasetiandy mengungkapkan, pihaknya sejak tahun 2008  telah menerima laporan dari masyarakat yang menolak adanya perkebunan kelapa sawit di empat kabupaten yakni Tabalong, Hulu Sungai Selatan, Tapin dan Tanah Laut “Potensi konflik sawit di Mesuji bisa saja terjadi di Kalsel, itu kita sebut sebagai konflik agraria. Walhi Kalsel sudah menerima enam laporan penolakan masyarakat, dua laporan mengenai penolakan pertambangan dan empat penolakan keberadaan perkebunan kelapa sawit,” ungkap Andi, sapaan Dwitho Frasetiandy, saat ditemui di Banjarmasin, kemarin.Penolakan masyarakat terhadap keberadaan perkebunan sawit terjadi di empat daerah yakni Kelua (Tabalong), Nagara (Hulu Sungai Selatan), Handil Birayang Atas Kecamatan Bumi Makmur (Tanah Laut), dan Margasari Kecamatan Candi Laras Utara (Tapin). Empat laporan masyarakat tersebut hingga kini terus dipantau oleh Walhi Kalsel.“Kami juga terus mendampingi masyarakat,” ucapnya.Menurut Andi, terjadinya penolakan masyarakat terhadap perkebunan kelapa sawit terjadi karena beberapa hal. Keberadaan perkebunan kelapa sawit dinilai masyarakat akan menghilangkan mata pencaharian sehari-hari mereka yang selama ini tergantung dari lahan rawa. Jika perkebunan kelapa sawit hadir di daerah mereka, lahan rawa yang merupakan hutan galam dipastikan akan berganti menjadi lahan kelapa sawit.“Masyarakat takut galam akan hilang. Ikan di rawa juga akan mati jika ada perkebunan kelapa sawit, dan daerah mereka juga bakal kekeringan. Itu terjadi di empat daerah tersebut, yang sering ditolak masyarakat memang perkebunan yang memanfaatkan lahan rawa,” ujarnya.Kondisi terkini di daerah tersebut, lanjut Andi, cukup kondusif. Meski demikian, Andi menegaskan bahwa penolakan masyarakat ibarat api dalam sekam yang sewaktu-waktu bisa saja membesar menjadi konflik yang berujung kekerasan fisik. “Kondusif karena sebagian besar perusahaan perkebunan di daerah tersebut belum aktif beroperasi. Penolakan masyarakat sangat potensial menyebabkan kekerasan fisik, di Nagara saja sempat terjadi pembakaran eskavator milik perusahaan oleh masyarakat,” imbuhnya.Terkait saran kepada pemerintah daerah, Andi berharap ada penataan ulang perizinan kelapa sawit terutama menyangkut lahan yang berpotensi menimbulkan sengketa. RTRWP Kalsel menurut Andi juga harus bisa menyelesaikan konflik lahan. Baik pemerintah provinsi maupun kabupaten harus melihat penataan ruang lahan.Kinerja Badan Pertanahan Nasional (BNP) baik di provinsi maupun kabupaten menurut Andi juga belum maksimal. BPN belum melakukan pendataan ulang beberapa tanah masyarakat. Masyarakat yang merasa mempunyai lahan dengan bukti leges juga sering harus gigit jari lantaran tak diakui oleh BPN.Terpisah, Gubernur Kalsel Rudy Ariffin menyatakan, konflik perkebunan kelapa sawit bisa diatasi dengan adanya koordinasi antara pemerintah dengan aparat baik dari kepolisian maupun TNI. Selain itu, komunikasi dengan masyarakat dan perusahaan juga harus dijalin dengan baik. “Saya kira untuk menyikapi pertama tentu kita berkoordinasi dengan aparat baik Polisi dan TNI. Langkah kedua ada pendekatan dengan pihak kabupaten sampai tingkat desa. Konflik biasanya terjadi melibatkan pengusaha juga sebagai pengguna lahan, jadi mereka harus dilibatkan dalam pendekatan ini,” cetus Rudy.Orang nomor satu di Pemprov Kalsel ini juga menyinggung kinerja BPN yang menurut dia perlu membenahi regulasi pertanahan. Rudy menyebut sering terjadi permasalahan ketidakpastian status lahan akibat regulasi pertanahan yang terkadang membingungkan tersebut.“Bukan kita mengkritik, tapi memang ada aturan yang sering simpang siur. Ada penyelesaian HGU (Hak Guna Usaha) dan izin lainnya agak lambat karena harus ke pusat. Masyarakat dan pengusaha sering tak mendapat kepastian, dari sinilah konflik sering masuk,” tandas Rudy. (tas/yn/bin) Riyan Jumat, 28 Oktober 2011 20:23:1 Yth :DPRD Komisi IV Bidang pendidikan Banjarmasin....Tolongi am Nasib Guru-Guru Sangat Terpencil yang… fatur Jumat, 21 Oktober 2011 10:14:5 maraknya truck batubara menggunakan jln propinsi di wilayah tanah bumbu dan pelaihari tetapi aparat… agus Rabu, 28 September 2011 21:36: Seandainya saja Pemerintah daerah atupun pusat atau pun LSM bisa membantu pembebasan lahan milik TNI-AD… ayu p larasati Jumat, 23 September 2011 18:28 banjarbaru semakin sesak berantakan.. macet.. terlalu banyak u-turn nya, jaraknya deket lagi..blm lagi… www.punyaunda.com Kamis, 22 September 2011 19:22 link E-paper Radar banjar udah ulun pasang di blog urang banjar tempat download lagu banjar kalimantan… ali Selasa, 20 September 2011 16:3 tolong sampaikan ....kami kecewa sebagai panitia FASI 2011 dipelaihari Belum dapat uang jerih payah… Gatot Selasa, 20 September 2011 08:5 ANDAIKATA SUNGAI SUNGAI DI KALIMANTAN MENJADI SUNGAI YANG AMAN & NYAMAN untuk TRANSPORTASI AIR, MAKA… yasir Jumat, 16 September 2011 13:05 alhamdulillah telah di lanjut kan nya pengerjaan median jalan di km30 mudah mudahan tidak terjadi lagi… iqbal Rabu, 7 September 2011 20:42:5 please sahabat radar,,,tolong terbitkan berita tentang seputar bisnis sampingan di jawa,,,,yang unik2… mansyah Senin, 22 Agustus 2011 14:03:0 saya jd bingung dgn kades saya dibanyuirang bati2 tidak ada pertanggungjawapan ADD ATAU rapat di bpd…

Sumber