BAPPEDA Kabupaten Tanah Laut

Senin, 5 Desember 2011 Gubernur Akui Pajak Daerah Rawan Bocor Pemanggilan Pejabat UPPD Samsat Barabai Tertunda BARABAI – Perilaku salah seorang oknum kepala seksi di Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (UPPD Samsat) Barabai yang tak menyetorkan uang pajak kendaraan mendapat perhatian dari Gubernur Kalsel Rudy Ariffin. Ia mengakui bahwa pajak daerah termasuk pajak kendaraan cukup rawan kebocoran.“Ya namanya pajak daerah atau pun pajak lain potensi diselewengkan itu ada. Makanya kita juga sudah berupaya seminimal mungkin menjaga itu,” ucap Rudy saat ditemui di ruang kerjanya, kemarin.Rudy mengatakan, untuk mengurangi adanya kebocoran pajak dalam hal ini penyelewengan pajak oleh oknum tertentu, pihaknya telah melakukan beberapa inovasi salah satunya dengan mengubah sistem manual pembayaran pajak kendaraan menjadi sistem berbasis komputer. “Antisipasi kita saat ini di samsat dengan komputerisasi, disitu ada data kendaraan tahun berapa, berapa cc-nya, kendaraannya apa dan pajaknya berapa. Jadi akan jelas berapa pajaknya dengan kriteri seperti itu. Kalau dulu kan dihitung secara manual jadi kadang pajak yang diterima bisa lebih kecil dari sebelumnya atau bahkan diselewengkan,” katanya.Terkait perilaku oknum pegawai UPPD Samsat Barabai yang tak menyetorkan uang pajak kepada kas daerah, Rudy menegaskan bahwa perilaku tersebut menyalahi aturan. Dalam aturan yang dimaksud Rudy, tak boleh ada pegawai maupun pejabat di dinas pendapatan daerah dan unitnya menyimpang uang pajak dalam jumlah yang besar. Selain itu, pegawai juga wajib menyetorkan uang pajak setiap hari.“Seharusnya uang setiap hari dimasukan ke bank, saya minta Bank Kalsel untuk dapat melayani penyetoran ini walaupun agak telat waktunya. Bisa juga setoran pajak ini dijemput oleh pihak bank seperti Banjarmasin kan begitu. Itu akan meminimalisir risiko penyelewengan,” cetusnya.Kepala daerah yang juga pernah bertugas sebagai pegawai di dinas pendapatan daerah ini juga berharap masyarakat tidak menggunakan jasa calo dalam membayar pajak apapun termasuk pajak kendaraan bermotor. Calo yang dimaksud Rudy juga termasuk pegawai dinas pendapatan daerah setempat. “Masyarakat jangan titip ke calo atau pegawai, saya kan lama di dispenda juga jadi saya tahu ada pegawai yang membantu wajib pajak untuk mengurusi pajaknya. Itu memungkinkan tidak dibayarkan ke kas daerah. Ini yang kemungkinan terjadi, kalau ada kebocoran seperti itu akan kami cek kembali dan bagi pejabat atau pegawai yang salah ya akan kena sanksi disiplin,” tandasnya. Sementara itu, rencana kejaksaan negeri Barabai untuk memeriksa pejabat UPPD Samsat Barabai, terkait dugaan manipulasi uang setoran pajak 18 kendaraan bermotor sebesar Rp356 juta lebih, belum bisa terlaksana Senin (5/12) kemarin belum bisa terlaksana.Informasinya, Kepala UPPD Samsat Barabai yang akan dimintai keterangan pertama kali, meminta waktu untuk datang ke kejaksaan Selasa (6/12) hari ini.  Sedangkan pejabat berinisial YR yang diduga melakukan manipulasi terhadap data di komputer UPPD Samsat, masih belum diketahui, kapan dipanggil.“Kami minta keterangan secara bertahap, tiap saat informasi selalu masuk, kami belum berencana memanggil YR dalam waktu dekat ini,” Kata Kepala Kejaksaan Negeri Barabai melalui Kasi Intel H Ihsan Husni, Senin (5/12) kemarin.Kejaksaan berjanji, akan memanggil beberapa pihak yang mengetahui alur birokrasi penerbitan STNK dan Notice pajak serta beragam hal teknis lainya. Dari data yang diperoleh, beberapa orang yang akan dipanggil terlebih dahulu adalah Petugas Master UPPD Samsat Barabai berinisial NA, Bendaharawan Penerimaan berinisial Ai dan petugas penetapan MR atau AM.Menurut Ihsan, pihaknya ingin memahami dan mengetahui, bagaimana alur sebuah STNK bisa terbit tanpa membayar PKB/BBNKB dan tidak tercatat dalam pembukuan C.IV (bukti laporan telah dibayar pajak). “Yang berperan penting kan petugas master dan Kasie PKB/BBNKB, disini kami akan mendalami,” jawab Ihsan. (tas/amt/yn/bin) Riyan Jumat, 28 Oktober 2011 20:23:1 Yth :DPRD Komisi IV Bidang pendidikan Banjarmasin....Tolongi am Nasib Guru-Guru Sangat Terpencil yang… fatur Jumat, 21 Oktober 2011 10:14:5 maraknya truck batubara menggunakan jln propinsi di wilayah tanah bumbu dan pelaihari tetapi aparat… agus Rabu, 28 September 2011 21:36: Seandainya saja Pemerintah daerah atupun pusat atau pun LSM bisa membantu pembebasan lahan milik TNI-AD… ayu p larasati Jumat, 23 September 2011 18:28 banjarbaru semakin sesak berantakan.. macet.. terlalu banyak u-turn nya, jaraknya deket lagi..blm lagi… www.punyaunda.com Kamis, 22 September 2011 19:22 link E-paper Radar banjar udah ulun pasang di blog urang banjar tempat download lagu banjar kalimantan… ali Selasa, 20 September 2011 16:3 tolong sampaikan ....kami kecewa sebagai panitia FASI 2011 dipelaihari Belum dapat uang jerih payah… Gatot Selasa, 20 September 2011 08:5 ANDAIKATA SUNGAI SUNGAI DI KALIMANTAN MENJADI SUNGAI YANG AMAN & NYAMAN untuk TRANSPORTASI AIR, MAKA… yasir Jumat, 16 September 2011 13:05 alhamdulillah telah di lanjut kan nya pengerjaan median jalan di km30 mudah mudahan tidak terjadi lagi… iqbal Rabu, 7 September 2011 20:42:5 please sahabat radar,,,tolong terbitkan berita tentang seputar bisnis sampingan di jawa,,,,yang unik2… mansyah Senin, 22 Agustus 2011 14:03:0 saya jd bingung dgn kades saya dibanyuirang bati2 tidak ada pertanggungjawapan ADD ATAU rapat di bpd…

Sumber