BANJARMASIN – Kapolda Kalsel Brigjen Pol Syafruddin sangat yakin, konflik berdarah yang terjadi di Mesuji tak bakal terjadi di Kalsel. Masyarakat Kalsel menurutnya lebih nrimo dan memiliki pengertian yang tinggi. “Wilayah kita dengan Mesuji berbeda. Jadi insya Allah tak akan terjadi kejadian yang sama,” ujarnya di sela-sela acara panggung hiburan yang diadakan Korem 101 Antasari, kemarin malam. Sepanjang pengalamannya, setiap ada permasalahan masyarakat di Kalsel, hampir semuanya dapat diselesaikan dengan baik. Terlebih karena hubungan antara masyarakat, petani dan pengusaha serta pejabat berjalan sangat bagus. “Memang ada satu dua konflik terjadi, tapi masyarakat dapat menyelesaikan masalah itu dengan damai,” ujarnya. Kalsel pun, menurut Syafruddin dapat dijadikan sebagai contoh dalam penanganan konflik. Diceritakannya pula, beberapa waktu lalu dirinya juga ikut ke Mesuji untuk memberikan masukan berdasarkan pengalamannya dalam menangani konflik di Kalsel yang dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan. “Saya juga sempat ke Mesuji meninjau lokasi konflik. Untuk memberikan masukan cara memecahkan masalah seperti di Kalsel yang dapat diselesaikan dengan cara damai dan kekeluargaan,” ungkapnya bangga. Seperti diberitakan sebelumnya, kekerasan akibat konflik lahan perkebunan kelapa sawit antara aparat keamanan dengan masyarakat di Mesuji menurut pendapat Walhi Kalsel berpotensi terjadi di Kalsel. Disebutkan, potensi kisruh akibat perkebunan kelapa sawit setidaknya ada di empat kabupaten. Manajer Kampanye Walhi Kalsel Dwitho Frasetiandy mengungkapkan, pihaknya sejak tahun 2008 telah menerima laporan dari masyarakat yang menolak adanya perkebunan kelapa sawit di empat kabupaten yakni Tabalong, Hulu Sungai Selatan, Tapin dan Tanah Laut “Potensi konflik sawit di Mesuji bisa saja terjadi di Kalsel, itu kita sebut sebagai konflik agraria. Walhi Kalsel sudah menerima enam laporan penolakan masyarakat, dua laporan mengenai penolakan pertambangan dan empat penolakan keberadaan perkebunan kelapa sawit,” ungkap Andi, sapaan Dwitho Frasetiandy, saat ditemui di Banjarmasin, kemarin. Penolakan masyarakat terhadap keberadaan perkebunan sawit terjadi di empat daerah yakni Kelua (Tabalong), Nagara (Hulu Sungai Selatan), Handil Birayang Atas Kecamatan Bumi Makmur (Tanah Laut), dan Margasari Kecamatan Candi Laras Utara (Tapin). Empat laporan masyarakat tersebut hingga kini terus dipantau oleh Walhi Kalsel. “Kami juga terus mendampingi masyarakat,” ucapnya. (mr-118/yn/ram)




Publikasi ini berisi data-data umum mengenai kependudukan yang sering ditanyakan, yang terdiri dari tabel-tabel dan ulasan singkat yang dirinci per kecamatan. Publikasi ini sudah mencakup 2 kecamatan baru hasil pemekaran, sehingga total kecamatan yang tercakup sebanyak 11 kecamatan.