Kamis, 8 Desember 2011 KPK-Mabes Polri Lepas Tangan Kasus Rekening Miliaran PNS Muda JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya mengakui bahwa pihaknya tidak "berminat" sepenuhnya untuk mendalami laporan rekening mencurigakan yang dimiliki para pegawai negeri sipil (PNS) muda. Pasalnya, lembaga antikorupsi itu menerangkan bahwa yang pihak-pihak yang dilaporkan memiliki rekening dengan jumlah mencurigakan bukan termasuk penyelenggara negara."Kalau PNS itu bukan termasuk penyelenggara negara, berarti yang lebih berwenang ya polisi dan kejaksaan," kata Wakil Ketua KPK Haryono Umar di kantornya kemarin (8/12). Seperti yang diatur dalam peraturan, pegawai yang dikatagorikan sebagai penyelenggara negara adalah pejabat eselon II ke atas.Memang, Haryono sendiri mengatakan bahwa laporan-laporan Pusat Pelaporan Analisa dan Transaksi Keuangan (PPATK) tentang PNS muda yang masuk ke KPK kebanyakan merupakan pegawai dengan golongan rendahan. Namun, KPK berjanji akan mendalami laporan tersebut apakah melibatkan atasan-atasan pegawai tersebut.Karenanya, Haryono pun meminta agar PPATK mengirimkan secara lebih terperinci tentang pegawai yang punya rekening dengan jumlah selangit. "Yang kami terima hanya data-data lama. Tapi kami juga belum merinci tentang laporan-laporan tersebut," kata Haryono.Pimpinan yang akan meninggalkan jabatan sebagai pimpinan KPK pada 17 Desember mendatang itu lantas berharap agar para penegak hukum lainnya juga mendalami laporan-laporan tentang PNS yang diduga nakal tersebut.KPK, kata Haryono, sedikit mengalami kesulitan untuk menelusuri rekening selangit milik pegawai muda lantaran para PNS itu bukan merupakan pihak yang wajib menyerahkan LHKPN (Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara) lantaran tidak termasuk penyelenggara negara. "Kalau punya LHKPN kami lebih gampang menelusurinya," imbuh mantan pegawai BPKP itu. Di bagian lain, Mabes Polri juga belum mau mengambil inisiatif untuk menyelidiki kasus tersebut. Kadiv Humas Mabes Pori Irjen Pol Saud Usman Nasution mengatakan pihknya baru akan mengusut kaus itu jika PPATK menyodorkan laporan hasil analisis (LHA) tersebut ke Mabes Polri. "LHA itu tidak bisa segampang itu dipindah tangankan. Itu sifatnya rahasia dan menjadi tugas penegak hukum yang menerima untuk menindak lanjuti," kata Saud di Jakarta kemarin (8/12).Saud mengaku sampai saat ini pihaknya belum menerima laporan terkait LHA rekening gendut milik PNS. Kalau PPATK menyerahkannya ke Mabes Polri, kata dia, polisi akan memanggil PNS bersangkutan untuk mengungkapkan asal usul harta miliaran tersebut. "Kalau tidak bisa mengungkapkan asalnya, kita bisa mencurigai ada pidana dalam memperoleh dana itu," katanya.Namun, mantan pimpinan Detasemen Khusus (Densus) Antiteror 88 itu menambahkan, tidak semua rekening gendut milik PNS mencurigakan. Bisa saja dana tersebut berasal dari warisan, atau hasil penjualan rumah dan mobil. Karena itu, Mabes Polri tak mau berspekulasi lebih jauh tentang kabar yang dihembuskan PPATK itu. (kuh/aga/dri/jpnn) Riyan Jumat, 28 Oktober 2011 20:23:1 Yth :DPRD Komisi IV Bidang pendidikan Banjarmasin....Tolongi am Nasib Guru-Guru Sangat Terpencil yang… fatur Jumat, 21 Oktober 2011 10:14:5 maraknya truck batubara menggunakan jln propinsi di wilayah tanah bumbu dan pelaihari tetapi aparat… agus Rabu, 28 September 2011 21:36: Seandainya saja Pemerintah daerah atupun pusat atau pun LSM bisa membantu pembebasan lahan milik TNI-AD… ayu p larasati Jumat, 23 September 2011 18:28 banjarbaru semakin sesak berantakan.. macet.. terlalu banyak u-turn nya, jaraknya deket lagi..blm lagi… www.punyaunda.com Kamis, 22 September 2011 19:22 link E-paper Radar banjar udah ulun pasang di blog urang banjar tempat download lagu banjar kalimantan… ali Selasa, 20 September 2011 16:3 tolong sampaikan ....kami kecewa sebagai panitia FASI 2011 dipelaihari Belum dapat uang jerih payah… Gatot Selasa, 20 September 2011 08:5 ANDAIKATA SUNGAI SUNGAI DI KALIMANTAN MENJADI SUNGAI YANG AMAN & NYAMAN untuk TRANSPORTASI AIR, MAKA… yasir Jumat, 16 September 2011 13:05 alhamdulillah telah di lanjut kan nya pengerjaan median jalan di km30 mudah mudahan tidak terjadi lagi… iqbal Rabu, 7 September 2011 20:42:5 please sahabat radar,,,tolong terbitkan berita tentang seputar bisnis sampingan di jawa,,,,yang unik2… mansyah Senin, 22 Agustus 2011 14:03:0 saya jd bingung dgn kades saya dibanyuirang bati2 tidak ada pertanggungjawapan ADD ATAU rapat di bpd…




Publikasi ini berisi data-data umum mengenai kependudukan yang sering ditanyakan, yang terdiri dari tabel-tabel dan ulasan singkat yang dirinci per kecamatan. Publikasi ini sudah mencakup 2 kecamatan baru hasil pemekaran, sehingga total kecamatan yang tercakup sebanyak 11 kecamatan.