BAPPEDA Kabupaten Tanah Laut

Senin, 26 Desember 2011 Rp 5 Triliun Sisa Dana Aceh Tidak Jelas Tujuh Tahun Berlalu, Banyak yang Belum dapat Bantuan LHOKSEUMAWE - Sebanyak Rp 5 triliun lebih sisa dana Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh sampai saat ini tidak jelas keberadaannya, paska mengakhiri tugas di Aceh April 2009 lalu. Padahal, ribuan warga korban bencana alam Gempa dan Tsunami belum mendapatkan bantuan rumah dan bantuan lainnya.Koordinator Masyarakat Tranparansi Aceh (MaTA) Alfian kepada Rakyat Aceh kemarin menjelaskan, sisa dana sebesar itu diketahuinya setelah mendapat keterangan  dari Anggota komisi VIII DPR-RI asal Aceh Said Fuad Zakaria  pada April 2011 lalu dan dana tersebut saat ini berada di bawah  Kementrian Keuangan RI.“Saat itu juga kita  menyurati Menteri Kuangan untuk menjelaskan status dana tersebut sekaligus meminta dikembalikan ke Aceh, karena ribuan  korban Tsunami Aceh  belum tersentuh bantuan paska BRR hengkang, dan  sayangnya sampai saat ini kita belum menerima jawabannya,” ujar Alfian.Selain itu tambahnya pihak Komisi VIII DPR-RI  juga mengaku akan menelusuri dana tersebut namun sayangnya juga sampai saat ini, baik Said Fuad Zakaria maupun anggota komisi VIII lainnya belum memberikan informasi perkembangannya. “Kita sangat berharap Komisi tersebut segera menindak lanjuti ke Menteri Keuangan dan hasilnya segera diberitahukan ke Pemerintah Aceh dan masyarakat,” katanya.Terkait jumlah aset yang telah diserahkan terimakan dari BRR ke Pemerintah Aceh Alfian menerangkan tidak tahu persis, namun untuk Aceh Utara sekitar Rp60 Miliar, dan Pemko Lhokseumawe Rp 42 Miliar, sementara itu tidak ada kejelasan aset yang diserahkan itu dalam bentuk apa saja, dan kedua pemerintah daerah tersebut tidak melakukan pengecekan ulang terhadap aset yang telah diserahkan itu.“Pengecekan aset dalam bentuk benda, bangunan maupuan bantuan dalam bentuk lainnya itu sebenarnya sangat perlu dilakukan untuk memastikan aset tersebut ada atau tidak, kemudian pengecakan itu seharusnya dilakukan sebelum aset diserah terimakan namun hal itu tidak dilakukan,” punkas  aktivis anti korupsi tersebut. Alfian menyebutkan, saat ini masih banyak korban belum mendapatkan bantuan, selain banyak proyek bantuan rumah tidak selesai dilaksanakan rekanan sehingga tidak bisa dihuni, diantaranya 7 unit rumah di Gampong Arongan, Kecamatan Simpang Mamplam, Bireuen, ditinggalkan rekanan tahun 2007 lalu sebelum dirampungkan, kemudian 33 unit di Desa Tanjong, Kecamatan Samalangan, Bireuen, bantuan dari IOM dan  25 unit rumah bantuan IOM di Desa Bueringen, Kecamatan Samudera Aceh Utara dibuat asal jadi.“Di Desa Beuringen rumah itu dibangun oleh pejabat Aceh Utara tersangka Kasus dana Rp 220 M Basri Yusuf, setelah menang tender kondisinya sangat tidak layak dan saat ini sudah ada yang rusak,” jelas Alfian. Empat Gampong di Seunuddon Tak Terima Bantuan Hal sama juga dirasakan warga di empat gampong di Kecamatan Seunuddon, Aceh Utara, hingga saat ini masih terabaikan oleh pemerintah setempat. Pasalnya, ebanyak 97 korban gempa dan itu belum mendapatkan bantuan rumah dari BRR Aceh-Nias dan NGO ketika itu.Demikian disampaikan Panglima Laot Seunuddon, Nurdin, saat dikonfirmasi Rakyat Aceh, kemarin. Kata dia, dulunya, rumah mereka mau dibangun oleh BRR Aceh-Nias dan NGO asing. Akan tetapi hingga memasuki 7 tahun gempa dan tsunami Aceh, belum jelas pembangunan rumah mereka.Pun demikian, warga korban gempa dan tsunami yang terabaikan itu terpaksa menempati rumah darurat yang dibangun sendiri dan tinggal dirumah keluarganya. Sebut Panglima Laot ini, sudah saatnya Pemkab Aceh Utara dan Pemerintah Aceh untuk memperhatikan nasib kehidupan mereka yang terlupakan selama 7 tahun ini.“Di Kecamatan Seunuddon korban gempa dan tsunami yang meninggal dunia ketika itu mencapai 678 jiwa dari kalangan anak-anak, remaja dan orang dewasa,”ucapnya. (sjm/arm) Riyan Jumat, 28 Oktober 2011 20:23:1 Yth :DPRD Komisi IV Bidang pendidikan Banjarmasin....Tolongi am Nasib Guru-Guru Sangat Terpencil yang… fatur Jumat, 21 Oktober 2011 10:14:5 maraknya truck batubara menggunakan jln propinsi di wilayah tanah bumbu dan pelaihari tetapi aparat… agus Rabu, 28 September 2011 21:36: Seandainya saja Pemerintah daerah atupun pusat atau pun LSM bisa membantu pembebasan lahan milik TNI-AD… ayu p larasati Jumat, 23 September 2011 18:28 banjarbaru semakin sesak berantakan.. macet.. terlalu banyak u-turn nya, jaraknya deket lagi..blm lagi… www.punyaunda.com Kamis, 22 September 2011 19:22 link E-paper Radar banjar udah ulun pasang di blog urang banjar tempat download lagu banjar kalimantan… ali Selasa, 20 September 2011 16:3 tolong sampaikan ....kami kecewa sebagai panitia FASI 2011 dipelaihari Belum dapat uang jerih payah… Gatot Selasa, 20 September 2011 08:5 ANDAIKATA SUNGAI SUNGAI DI KALIMANTAN MENJADI SUNGAI YANG AMAN & NYAMAN untuk TRANSPORTASI AIR, MAKA… yasir Jumat, 16 September 2011 13:05 alhamdulillah telah di lanjut kan nya pengerjaan median jalan di km30 mudah mudahan tidak terjadi lagi… iqbal Rabu, 7 September 2011 20:42:5 please sahabat radar,,,tolong terbitkan berita tentang seputar bisnis sampingan di jawa,,,,yang unik2… mansyah Senin, 22 Agustus 2011 14:03:0 saya jd bingung dgn kades saya dibanyuirang bati2 tidak ada pertanggungjawapan ADD ATAU rapat di bpd…

Sumber