BAPPEDA Kabupaten Tanah Laut

Jumat, 23 Desember 2011 Satu Hektare Rp400 juta BANJARMASIN – Konflik perkebunan kelapa sawit di Mesuji yang memakan korban jiwa menjadi perhatian di Kalimantan Selatan. Pasalnya, investasi perkebunan kelapa sawit dan pertambangan batubara terus masuk dalam skala besar. Bukan tidak mungkin, kekerasan fisik akibat konflik lahan perkebunan kelapa sawit juga bakal terjadi di Kalsel.Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kalsel sudah memetakan daerah mana saja yang rawan terjadinya konflik pertanahan. Kepala Kanwil BPN Kalsel Sri Yatno menyebut, ada empat kabupaten yang rawan yakni Tabalong, Balangan, Tanah Laut, dan Kotabaru.Penyebab kerawanan muncul di empat daerah tersebut menurut Sri Yatno cukup beragam. Di Tabalong dan Balangan misalnya, mayoritas konflik tanah terjadi akibat masuknya investasi besar-besaran di bidang pertambangan batubara. banyak pertambangan batubara bermodal besar yang menggeser tanah masyarakat menjadi lahan pertambangan. Harga beli tanahnya pun cukup fantastis yakni mencapai harga Rp400 juta per hektare, padahal harga jual normalnya seharusnya hanya Rp4-5 juta per hektare.“Ada transaksi jual beli yang harganya sangat tinggi,” ungkap Sri Yatno saat ditemui wartawan koran ini usai pertemuan dengan anggota Komite I Dewan Pimpinan Daerah (DPD) RI Adhariani di ruang kerjanya, kemarin.Khusus untuk Tanah Laut dan Kotabaru, banyak konflik terjadi karena lahan kelapa sawit warga seperti yang diungkapkan Walhi Kalsel beberapa waktu lalu. Terkait desakan Walhi Kalsel dan Gubernur Kalsel agar BPN Kalsel bergerak menginvetarisasi kembali lahan yang rawan konflik, Sri Yatno menyatakan, akar permasalahannya sebenarnya bukan masalah inventarisasi melainkan pengawasan dan kontrol oleh dinas perkebunan maupun dinas terkait lainnya.“Inventarisasi bukan kuncinya, tapi saya kasih hak guna lahan kemudian berikutnya perusahaannya dengan dinas perkebunan yang berkoordinasi,” ucapnya.Meski berpotensi konflik lahan, kondisi Kalsel menurut Sri Yatno masih jauh lebih baik dibandingkan dengan kondisi pertanahan di Sumatera. “Kalsel masih relatif baik kondisi pertanahannya, ruang disini masih luas, tapi kalau tidak hati-hati bisa seperti Sumatera tapi kita tentu tidak berharap demikian,” cetusnya.Anggota Komite I DPD RI Adhariani memiliki pandangan bahwa konflik terjadi karena perusahaan perkebunan sering ingkar janji terutama dalam hal pemenuhan kewajiban kebun plasma. “Di Kalsel konflik sawit juga mengemuka. Tadinya dijanjikan plasma tapi tidak dikerjakan hanya intinya saja oleh perusahaan. Kami sebagai kontrol akan awasi dan sampaikan masalah ini ke pemangku kepentingan,” katanya. (tas) Riyan Jumat, 28 Oktober 2011 20:23:1 Yth :DPRD Komisi IV Bidang pendidikan Banjarmasin....Tolongi am Nasib Guru-Guru Sangat Terpencil yang… fatur Jumat, 21 Oktober 2011 10:14:5 maraknya truck batubara menggunakan jln propinsi di wilayah tanah bumbu dan pelaihari tetapi aparat… agus Rabu, 28 September 2011 21:36: Seandainya saja Pemerintah daerah atupun pusat atau pun LSM bisa membantu pembebasan lahan milik TNI-AD… ayu p larasati Jumat, 23 September 2011 18:28 banjarbaru semakin sesak berantakan.. macet.. terlalu banyak u-turn nya, jaraknya deket lagi..blm lagi… www.punyaunda.com Kamis, 22 September 2011 19:22 link E-paper Radar banjar udah ulun pasang di blog urang banjar tempat download lagu banjar kalimantan… ali Selasa, 20 September 2011 16:3 tolong sampaikan ....kami kecewa sebagai panitia FASI 2011 dipelaihari Belum dapat uang jerih payah… Gatot Selasa, 20 September 2011 08:5 ANDAIKATA SUNGAI SUNGAI DI KALIMANTAN MENJADI SUNGAI YANG AMAN & NYAMAN untuk TRANSPORTASI AIR, MAKA… yasir Jumat, 16 September 2011 13:05 alhamdulillah telah di lanjut kan nya pengerjaan median jalan di km30 mudah mudahan tidak terjadi lagi… iqbal Rabu, 7 September 2011 20:42:5 please sahabat radar,,,tolong terbitkan berita tentang seputar bisnis sampingan di jawa,,,,yang unik2… mansyah Senin, 22 Agustus 2011 14:03:0 saya jd bingung dgn kades saya dibanyuirang bati2 tidak ada pertanggungjawapan ADD ATAU rapat di bpd…

Sumber