BAPPEDA Kabupaten Tanah Laut

Senin, 19 Desember 2011 Tunjangan Komunikasi Dewan Naik Imbas Peningkatan APBD BANJARMASIN – Naiknya APBD Kota Banjarmasin tak hanya berimbas pada pembangunan, tapi juga kesejahteraan anggota dewan. Mulai tahun 2012, gaji para wakil rakyat yang duduk di DPRD Kota Banjarmasin bakal bertambah seiring dengan naiknya tunjangan komunikasi intensif (TKI). Ketua DPRD Kota Banjarmasin Rusian mengungkapkan bahwa kenaikan tersebut merupakan konsekuensi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional.Dijelaskannya, dalam permendagri itu kemampuan keuangan daerah dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Penentuan kelompok ini dihitung dengan menggunakan formula pendapatan umum daerah dikurangi belanja Pegawai Negeri Sipil (PNS). “Beberapa tahun lalu kita masih cluster sedang. Dalam APBD Kota Banjarmasin tahun 2011, selisih antara pendapatan dan belanja pegawai mencapai lebih dari Rp 400 miliar. Dengan demikian, kemampuan keuangan daerah Kota Banjarmasin naik kelas menjadi tinggi,” ujarnya, kemarin.Konsekuensinya, bagi daerah yang kemampuan keuangan daerah pada kelompok tinggi, maka TKI bagi pimpinan dan anggota DPRD diberikan paling banyak sebesar tiga kali uang representasi ketua DPRD. “Dari tahun 2011 sudah naik seharusnya, tapi karena belum dianggarkan, kami tidak berani menagih,” sambungnya. Sebelumnya, TKI pimpinan dan anggota DPRD Kota Banjarmasin diberikan  dua kali uang representasi ketua dewan sebesar Rp 2,1 juta atau totalnya Rp 4,2 juta perorang. Uang representasi artinya sama dengan gaji pokok dan bagi ketua dewan nilainya sama dengan gaji pokok walikota. Pada tahun 2012, TKI pimpinan dan anggota DPRD Kota Banjarmasin naik menjadi Rp 6,3 juta perorang. Saat ini, gaji yang diterima anggota DPRD Kota Banjarmasin berkisar Rp 12 juta-Rp 15 juta perbulan, terdiri dari gaji pokok dan sejumlah tunjangan, seperti uang paket (uang rapat), tunjangan jabatan, tunjangan alat kelengkapan dewan, tunjangan keluarga, dan tunjangan beras. Sementara itu, di tengah berbagai sorotan masyarakat terhadap kinerja legislatif, Rusian mengatakan bahwa untuk naik kelas bukan hal yang mudah, tapi merupakan buah dari kerja keras.  “Jadi, patut diapresiasi oleh semua pihak. Kalau ada yang berkomentar miring, tidak usah terlalu dipikirkan,” ucapnya. Dengan adanya kenaikan tunjangan ini, ia juga meminta anggota dewan untuk semakin meningkatkan kinerja agar APBD Kota Banjarmasin terus meningkat. (naz) Riyan Jumat, 28 Oktober 2011 20:23:1 Yth :DPRD Komisi IV Bidang pendidikan Banjarmasin....Tolongi am Nasib Guru-Guru Sangat Terpencil yang… fatur Jumat, 21 Oktober 2011 10:14:5 maraknya truck batubara menggunakan jln propinsi di wilayah tanah bumbu dan pelaihari tetapi aparat… agus Rabu, 28 September 2011 21:36: Seandainya saja Pemerintah daerah atupun pusat atau pun LSM bisa membantu pembebasan lahan milik TNI-AD… ayu p larasati Jumat, 23 September 2011 18:28 banjarbaru semakin sesak berantakan.. macet.. terlalu banyak u-turn nya, jaraknya deket lagi..blm lagi… www.punyaunda.com Kamis, 22 September 2011 19:22 link E-paper Radar banjar udah ulun pasang di blog urang banjar tempat download lagu banjar kalimantan… ali Selasa, 20 September 2011 16:3 tolong sampaikan ....kami kecewa sebagai panitia FASI 2011 dipelaihari Belum dapat uang jerih payah… Gatot Selasa, 20 September 2011 08:5 ANDAIKATA SUNGAI SUNGAI DI KALIMANTAN MENJADI SUNGAI YANG AMAN & NYAMAN untuk TRANSPORTASI AIR, MAKA… yasir Jumat, 16 September 2011 13:05 alhamdulillah telah di lanjut kan nya pengerjaan median jalan di km30 mudah mudahan tidak terjadi lagi… iqbal Rabu, 7 September 2011 20:42:5 please sahabat radar,,,tolong terbitkan berita tentang seputar bisnis sampingan di jawa,,,,yang unik2… mansyah Senin, 22 Agustus 2011 14:03:0 saya jd bingung dgn kades saya dibanyuirang bati2 tidak ada pertanggungjawapan ADD ATAU rapat di bpd…

Sumber